JAKARTA, KOMPAS.com -
Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham mengatakan bahwa
partainya bersikap demokratis dalam menyikapi persoalan pemilihan kepala
daerah. Menurut Idrus, partainya menolak Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati,
dan Wali Kota setelah mendengarkan suara-suara peserta Musyawarah
Nasional IX di Bali.
"Pemikiran yang dikembangkan para peserta salah satu di antaranya bergulir aspirasi yaitu menyoroti tentang Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang pilkada dan (Perppu) Nomor 2 tentang pemda. Partai Golkar sebagai partai demokratis mencoba merangkul aspirasi yang berkembang," kata Idrus di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (5/12/2014).
"Kekuatan Golkar ada pada sistem dan sistem itu demokrasi. Seluruh sistem dilakukan dengan demokratis," kata Idrus.
Idrus membantah bahwa keinginan peserta munas, yang mayoritas berasal dari Dewan Pimpinan Daerah tingkat I (provinsi) dan tingkat II (kabupaten/kota), tersebut didasari oleh keinginan untuk menjadi kepala daerah dengan cara yang lebih mudah. Menurut dia, dalam munas itu muncul aspirasi bahwa pilkada langsung tidak sesuai konstitusi dan pancasila. Selain itu, biaya penyelenggaraan pilkada langsung juga terhitung mahal.
"Perlu kita mengakomodasi aspirasi yang ada dan dinamika yang ada. Maka, kita berkesimpulan dalam rangka mengakomodasi itu, kita membuat rekomendasi. Munas Golkar merekomendasikan kepada DPP dan fraksi untuk menolak Perppu Nomor 1 Tahun 2014 dan Nomor 2 Tahun 2014," ujar Idrus.
Sebelumnya, dalam rekaman rapat tertutup yang beredar, Ketua Steering Commitee Munas Golkar Nurdin Halid menyebut pilkada lewat DPRD akan menguntungkan Ketua DPD Golkar se-Indonesia. Ketua DPD Golkar yang mencalonkan diri sebagai Walikota, Bupati, atau pun Gubernur, akan lebih berpeluang menang jika dipilih oleh DPRD dibanding dipilih langsung oleh rakyat. "Tapi kalau Koalisi Merah Putih solid, pertarungannya bisa lewat partai, bukan kepada sejuta rakyat. Begitu jadi ketua Golkar, sudah punya tiket untuk calon Bupati, calon Gubernur," ucap Nurdin.http://nasional.kompas.com/read/2014/12/06/10265991/Sekjen.Golkar.Tolak.Pilkada.Langsung.Karena.Ingin.Bersikap.Demokratis.
"Pemikiran yang dikembangkan para peserta salah satu di antaranya bergulir aspirasi yaitu menyoroti tentang Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang pilkada dan (Perppu) Nomor 2 tentang pemda. Partai Golkar sebagai partai demokratis mencoba merangkul aspirasi yang berkembang," kata Idrus di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (5/12/2014).
"Kekuatan Golkar ada pada sistem dan sistem itu demokrasi. Seluruh sistem dilakukan dengan demokratis," kata Idrus.
Idrus membantah bahwa keinginan peserta munas, yang mayoritas berasal dari Dewan Pimpinan Daerah tingkat I (provinsi) dan tingkat II (kabupaten/kota), tersebut didasari oleh keinginan untuk menjadi kepala daerah dengan cara yang lebih mudah. Menurut dia, dalam munas itu muncul aspirasi bahwa pilkada langsung tidak sesuai konstitusi dan pancasila. Selain itu, biaya penyelenggaraan pilkada langsung juga terhitung mahal.
"Perlu kita mengakomodasi aspirasi yang ada dan dinamika yang ada. Maka, kita berkesimpulan dalam rangka mengakomodasi itu, kita membuat rekomendasi. Munas Golkar merekomendasikan kepada DPP dan fraksi untuk menolak Perppu Nomor 1 Tahun 2014 dan Nomor 2 Tahun 2014," ujar Idrus.
Sebelumnya, dalam rekaman rapat tertutup yang beredar, Ketua Steering Commitee Munas Golkar Nurdin Halid menyebut pilkada lewat DPRD akan menguntungkan Ketua DPD Golkar se-Indonesia. Ketua DPD Golkar yang mencalonkan diri sebagai Walikota, Bupati, atau pun Gubernur, akan lebih berpeluang menang jika dipilih oleh DPRD dibanding dipilih langsung oleh rakyat. "Tapi kalau Koalisi Merah Putih solid, pertarungannya bisa lewat partai, bukan kepada sejuta rakyat. Begitu jadi ketua Golkar, sudah punya tiket untuk calon Bupati, calon Gubernur," ucap Nurdin.http://nasional.kompas.com/read/2014/12/06/10265991/Sekjen.Golkar.Tolak.Pilkada.Langsung.Karena.Ingin.Bersikap.Demokratis.
Komentar
Posting Komentar