Kemenhub Kritik Kebijakan LCGC dan Mudahnya Kredit Kendaraan
JAKARTA, KOMPAS.com - Kebijakan pengembangan mobil murah ramah lingkungan (low cost green car/LCGC)
dan akses mudah mendapatkan kredit murah sepeda motor dinilai menjadi
salah satu penyebab migrasi masyarakat untuk menggunakan moda
transportasi menjadi tersendat.
Menurut Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Suroyo Alimoeso, mengatakan, kebijakan tersebut tentu akan memiliki dampak bagi kepadatan kendaraan di jalan dan membuat moda transportasi bus menjadi tersendat.
Dia pun menyebut kebijakan itu kontradiktif dengan usaha pembenahan transportasi umum yang dilakukan Kemenhub. "Kontradiktif ya kontradiktif, makanya pemerintah pusat dan daerah harus tersistem memikirkan ini (transportasi)," ujarnya, Jumat (12/9/2014).
Dia menyoroti dampak dari kepadatan kendaraan dijalan yaitu kemacetan. Menurutnya kemacetan terutama di Jakarta membuat berbagai moda transportasi umum menjadi tidak maksimal.
Pembenahan transportasi termasuk di darat tidak bisa hanya dikerjakan oleh Kemenhub saja. Untuk itu dia meminta agar seluruh stakeholder ikut berperan membangun transportasi Indonesia sesuai kapasitasnya masing-masing.
"Membuat kebijakan itu harus berpikir kalau kita sebagai pengguna angkutan umum, jangan sebagai pelaksang. Harus saling sinergi pemerintah daerah dan pusat," tandas Suroyo.
http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2014/09/13/010200826/Kemenhub.Kritik.Kebijakan.LCGC.dan.Mudahnya.Kredit.Kendaraan
Menurut Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Suroyo Alimoeso, mengatakan, kebijakan tersebut tentu akan memiliki dampak bagi kepadatan kendaraan di jalan dan membuat moda transportasi bus menjadi tersendat.
Dia pun menyebut kebijakan itu kontradiktif dengan usaha pembenahan transportasi umum yang dilakukan Kemenhub. "Kontradiktif ya kontradiktif, makanya pemerintah pusat dan daerah harus tersistem memikirkan ini (transportasi)," ujarnya, Jumat (12/9/2014).
Dia menyoroti dampak dari kepadatan kendaraan dijalan yaitu kemacetan. Menurutnya kemacetan terutama di Jakarta membuat berbagai moda transportasi umum menjadi tidak maksimal.
Pembenahan transportasi termasuk di darat tidak bisa hanya dikerjakan oleh Kemenhub saja. Untuk itu dia meminta agar seluruh stakeholder ikut berperan membangun transportasi Indonesia sesuai kapasitasnya masing-masing.
"Membuat kebijakan itu harus berpikir kalau kita sebagai pengguna angkutan umum, jangan sebagai pelaksang. Harus saling sinergi pemerintah daerah dan pusat," tandas Suroyo.
http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2014/09/13/010200826/Kemenhub.Kritik.Kebijakan.LCGC.dan.Mudahnya.Kredit.Kendaraan
Komentar
Posting Komentar