JAKARTA, KOMPAS.com — Sekretaris
Fraksi Partai Golkar di DPR Bambang Soesatyo menyatakan, fraksinya akan
mulai menggulirkan usulan penggunaan hak interpelasi terhadap Presiden
Joko Widodo pada pekan depan. Penggunaan hak interpelasi itu dilakukan
untuk meminta penjelasan Jokowi mengenai kebijakan menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM).
"Kita akan menggulirkan (hak interpelasi), Senin depan sudah mau jalan. Kita siapkan argumennya," kata Bambang, saat dihubungi, Jumat (21/11/2014).
Bambang menegaskan, wacana digunakannya hak interpelasi terpaksa digulirkan karena Jokowi dianggap tidak menyampaikan alasan jelas saat menaikkan harga BBM. Ia menyebut inisiator penggunaan hak interpelasi ini adalah Fraksi Golkar bersama fraksi Koalisi Merah Putih dengan target mendapat dukungan sekitar 300 anggota DPR.
Anggota Komisi III DPR itu melanjutkan, penggunaan hak interpelasi akan selesai jika Jokowi mampu memberi penjelasan yang rasional karena menaikkan harga BBM. Kalau penjelasan Jokowi tidak memuaskan, Bambang menyatakan bukan tidak mungkin akan muncul wacana penggunaan hak angket dan hak menyatakan pendapat.
"Kalau penjelasan masuk akal, selesai. Kalau tidak puas, alasan dicari-cari, maka kita akan gulirkan hak angket, hak penyelidikan dewan, dan tidak menutup kemungkinan pada hak menyatakan pendapat," ujarnya.
Selain Golkar, Fraksi Partai Gerindra di DPR juga mempertanyakan alasan pemerintah menaikkan harga BBM. Gerindra meminta Jokowi mencabut dan membatalkan kebijakan tersebut dan tak menutup kemungkinan akan menggunakan hak DPR jika masukan yang diberikan tidak digubris.
Berdasarkan UU MPR, DPR, DPD, DPRD (MD3) Pasal 194, hak interpelasi diusulkan oleh paling sedikit 25 (dua puluh lima) orang anggota DPR dan lebih dari 1 (satu) fraksi. Pengusulan hak interpelasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dokumen yang memuat paling sedikit; a. materi kebijakan dan/atau pelaksanaan kebijakan Pemerintah yang akan dimintakan keterangan; dan b. alasan permintaan keterangan.http://nasional.kompas.com/read/2014/11/21/16140751/Pekan.Depan.Fraksi.Golkar.Usulkan.Interpelasi.untuk.Jokowi.soal.Kenaikan.Harga.BBM
"Kita akan menggulirkan (hak interpelasi), Senin depan sudah mau jalan. Kita siapkan argumennya," kata Bambang, saat dihubungi, Jumat (21/11/2014).
Bambang menegaskan, wacana digunakannya hak interpelasi terpaksa digulirkan karena Jokowi dianggap tidak menyampaikan alasan jelas saat menaikkan harga BBM. Ia menyebut inisiator penggunaan hak interpelasi ini adalah Fraksi Golkar bersama fraksi Koalisi Merah Putih dengan target mendapat dukungan sekitar 300 anggota DPR.
Anggota Komisi III DPR itu melanjutkan, penggunaan hak interpelasi akan selesai jika Jokowi mampu memberi penjelasan yang rasional karena menaikkan harga BBM. Kalau penjelasan Jokowi tidak memuaskan, Bambang menyatakan bukan tidak mungkin akan muncul wacana penggunaan hak angket dan hak menyatakan pendapat.
"Kalau penjelasan masuk akal, selesai. Kalau tidak puas, alasan dicari-cari, maka kita akan gulirkan hak angket, hak penyelidikan dewan, dan tidak menutup kemungkinan pada hak menyatakan pendapat," ujarnya.
Selain Golkar, Fraksi Partai Gerindra di DPR juga mempertanyakan alasan pemerintah menaikkan harga BBM. Gerindra meminta Jokowi mencabut dan membatalkan kebijakan tersebut dan tak menutup kemungkinan akan menggunakan hak DPR jika masukan yang diberikan tidak digubris.
Berdasarkan UU MPR, DPR, DPD, DPRD (MD3) Pasal 194, hak interpelasi diusulkan oleh paling sedikit 25 (dua puluh lima) orang anggota DPR dan lebih dari 1 (satu) fraksi. Pengusulan hak interpelasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dokumen yang memuat paling sedikit; a. materi kebijakan dan/atau pelaksanaan kebijakan Pemerintah yang akan dimintakan keterangan; dan b. alasan permintaan keterangan.http://nasional.kompas.com/read/2014/11/21/16140751/Pekan.Depan.Fraksi.Golkar.Usulkan.Interpelasi.untuk.Jokowi.soal.Kenaikan.Harga.BBM
Komentar
Posting Komentar