DEPOK, KOMPAS.com — Rektor
Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Komaruddin Hidayat
mengatakan, realisasi pengalihan subsidi bahan bakar minyak (BBM) ke
sektor lain harus dijalankan oleh pemerintah secara transparan dan ada
tolok ukurnya.
"Yang terpenting programnya ada tolok ukur dan transparan. Selama pemerintah transparan dan rasional, rakyat juga akan mendukung," kata Komaruddin seusai menghadiri acara debat calon rektor Universitas Indonesia di Depok, Selasa (18/11/2014), seperti dikutip Antara.
Komarudin mengatakan, kenaikan harga BBM adalah keniscayaan yang tidak dapat dihindari oleh presiden Indonesia.
"Saya rasa siapa pun presidennya, akan dipaksa oleh kondisi untuk mengalihkan subsidi BBM kepada yang lebih produktif," ujar dia.
Komaruddin menilai, pemerintah bersikap berani dalam mengambil langkah untuk menaikkan harga BBM.
"Pemerintah berani. Keberanian itu apresiasi bagi saya. Tapi, persoalannya bukan sekadar berani, tapi realisasinya (pengalihan subsidi) harus transparan dan terukur," kata Komaruddin.
Mengenai program Kartu Keluarga Sejahtera, Kartu Indonesia Sehat, dan Kartu Indonesia Pintar, Komaruddin mengatakan, perlu ada penyuluhan terhadap berbagai program tersebut.
"Harus ada 'public campaign', ini penting ini," kata dia.
Selain itu, ia juga menyebut pemerintah harus konsisten dalam mengeksekusi program-program tersebut disertai dengan pengawasan yang berlanjut.
Presiden Joko Widodo pada Senin (17/11/2014) malam mengumumkan kenaikan harga BBM jenis premium dari Rp 6.500 menjadi Rp 8.500 dan jenis solar dari Rp 4.500 menjadi Rp 6.500.http://nasional.kompas.com/read/2014/11/18/15451061/Komaruddin.Pengalihan.Subsidi.BBM.Harus.Transparan
"Yang terpenting programnya ada tolok ukur dan transparan. Selama pemerintah transparan dan rasional, rakyat juga akan mendukung," kata Komaruddin seusai menghadiri acara debat calon rektor Universitas Indonesia di Depok, Selasa (18/11/2014), seperti dikutip Antara.
Komarudin mengatakan, kenaikan harga BBM adalah keniscayaan yang tidak dapat dihindari oleh presiden Indonesia.
"Saya rasa siapa pun presidennya, akan dipaksa oleh kondisi untuk mengalihkan subsidi BBM kepada yang lebih produktif," ujar dia.
Komaruddin menilai, pemerintah bersikap berani dalam mengambil langkah untuk menaikkan harga BBM.
"Pemerintah berani. Keberanian itu apresiasi bagi saya. Tapi, persoalannya bukan sekadar berani, tapi realisasinya (pengalihan subsidi) harus transparan dan terukur," kata Komaruddin.
Mengenai program Kartu Keluarga Sejahtera, Kartu Indonesia Sehat, dan Kartu Indonesia Pintar, Komaruddin mengatakan, perlu ada penyuluhan terhadap berbagai program tersebut.
"Harus ada 'public campaign', ini penting ini," kata dia.
Selain itu, ia juga menyebut pemerintah harus konsisten dalam mengeksekusi program-program tersebut disertai dengan pengawasan yang berlanjut.
Presiden Joko Widodo pada Senin (17/11/2014) malam mengumumkan kenaikan harga BBM jenis premium dari Rp 6.500 menjadi Rp 8.500 dan jenis solar dari Rp 4.500 menjadi Rp 6.500.http://nasional.kompas.com/read/2014/11/18/15451061/Komaruddin.Pengalihan.Subsidi.BBM.Harus.Transparan
Komentar
Posting Komentar